anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian mengatakan prihatin pada banyaknya proyek di kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, dan juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan pada tujuan pltu tak bisa dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana yang senilai rp277 miliar itu mampu ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak tidak rumit memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Persiapan sebelum menikah
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Persiapan sebelum menikah
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka supaya mendapatkannya terserah dipastikan memerlukan masa pilihan tahun dulu oleh karenanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia berharap supaya bagian mengenai selama pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan agar perjuangan lama agar memperoleh dana daripada apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung dalam industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, baiknya memiliki dua sumber energi listrik supaya mempunyai alternatif apabila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, baru amat tergantung dalam pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan warga saja baru susah, terlebih untuk keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, katanya, ketika banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar untuk proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek di kaltim dan didanai apbn juga tak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada dan tersebar hampir dalam berbagai kabupaten juga kota, tergolong dalam kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung selama sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu pada kukar, juga proyek penanggulangan banjir dalam samarinda.
pembangunan properti kepada warga miskin di nunukan, malinau, serta kutai barat serta tak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah bisa huni kepada warga miskin pada kawasan perbatasan yang terkendala karena tidak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara langsung dengan masyarakat di membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan itu karena pada mana saja membangun dalam kaltim, terus muncul yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum yang mau mengambil hal berlebihan dari proyek pembangunan dan sesungguhnya untuk penduduk tersebut.