kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo mengatakan kondisi kota palopo saat ini telah berangsur pulih.
kapolri pun menyewa berbagai elemen masyarakat supaya mengikuti proses demokrasi selama pemilihan wali kota palopo melalui menarik serta menggunakan jalur hukum kalau banyak ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian selama palopo, pastinya daripada proses demokrasi, masyarakat menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran serta perusakan, papar kapolri saat memberikan keterangan di kantor presiden, senin.
kapolri menungkapkan ketika ini pihak kepolisian baru melakukan penyelidikan, sementara Satu pihak masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses yang dilaksanakan kpu, kalau telah dianggap ada yang melanggar bisa diproses selama mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Cread Adha
sementara tersebut menteri di negeri gamawan fauzi menyatakan telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengikuti pengamanan supaya situasi terserah normal.
saya dari kemarin telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan agar mengambil langkah-langkah pengamanan segera dibandingkan kerusuhan tersebut. hingga siang ini kita masih memonitor selalu. aku sudah kirim dirjen kesbangpol supaya membicarakan cara lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum mengikuti rapat terbatas dengan presiden dalam kantor presiden, senin.
ia menyatakan dibandingkan sisi studi politik seharusnya banyak tanggung jawab dari partai politik atas kader-kadernya, itulah juga tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar dan tidak meninggalkan masalah seperti ini. kalau semua daerah mau terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan begini nanti pilihan kita kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi mampu tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya sedang kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran untuk pelayanan penduduk ada di kabupaten, perizinan ada di provinsi, lalu pemilihan segera di provinsi, akan tetapi di perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan pada dprd, ini konsep masih sedang dibahas.