badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban website garansi kesehatan masyarakat (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan itu antara lain belum kehadiran database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilaksanakan dengan menarik serta keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko warga miskin belum membeli pelayanan kesehatan gratis karena tak tercakup selama website jamkesmas serta jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu objek wisata program jamkesmas juga jamkesda agar mengikuti hak masyarakat miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan warga pada beberapa properti sakit milik pemerintah serta mendapatkan adanya ketidakefisienan selama hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit dan diperiksa, cuma Satu rsud yang telah efektif selama membangun pelayanan obat dalam instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata setiap tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak pas standar makanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, tidak berbahaya, efisien juga terjangkau sehingga properti sakit umum mesti berbenah agar meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, telah semestinya tak banyak penduduk dan tak bisa dilayani dengan bagus oleh rumah sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data kemarin, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit selama semua indonesia.